Palembang merupakan nama salah satu kota di Sumatera, tepatnya di
Sumatera Selatan. Kota yang terkenal dengan Jembatan Ampera dan Makanan
Khas Pempek ini, merupakan sebuah kota yang memiliki nilai sejarah yang
tinggi di dalam perjalanannya. Hingga saat ini, kota Palembang menjadi
kota yang berkembang, dan merupakan salah satu kota terbesar di
Sumatera pada khususnya dengan menempati peringkat kedua, dan Indonesia
pada umumnya dengan peringkat ke-8.
Arti Nama Palembang
Nama
Palembang banyak mempunyai arti dari berbagai sumber para ahli. Mereka
mengatakan kata tersebut berasal dari Lembang atau Lembeng, yaitu tanah
yang berlekuk, tanah yang rendah, akar yang membengkak karena terendam
lama di dalam air.
Untuk arti lain dari Lembang adalah
tidak tersusun rapi, terserak-serak. Sedangkan menurut bahasa Melayu,
lembang berarti air yang merembes atau rembesan air. Arti Pa atau Pe
menunjukkan keadaan atau tempat.
Menurut sumber lainnya,
Palembang berarti tempat tanah yang dihanyutkan ke tepi, atau tanah
yang terdampar. Pengertian Palembang tersebut kesemuanya menunjukkan
tanah yang berair.
lni tidak jauh dari kenyataan yang
ada, bahkan pada saat sekarang, yang dibuktikan oleh data statistik
tahun 1990, bahwa masih terdapat 52,24% tanah yang tergenang di kota
Palembang. Sebagai catatan tambahan, di Kotamadya sekarang ini masih
tercatat sebanyak 117 buah anak-anak sungai yang mengalir di tengah
kota.
Kondisi alam ini bagi nenek moyang orang-orang
Palembang menjadi modal mereka untuk memanfaatkannya. Air menjadi
sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, efisien, dan punya
daya jangkau dan punya kecepatan yang tinggi. Selain kondisi alam, juga
letak strategis kota ini yang berada dalam satu jaringan yang mampu
mengendalikan lalu lintas antara tiga kesatuan wilayah:
• Tanah tinggi Sumatera bagian Barat, yaitu : Pegunungan Bukit Barisan
• Daerah kaki bukit atau piedmont dan pertemuan anak-anak sungai sewaktu memasuki dataran rendah
• Daerah pesisir timur laut
Ketiga
kesatuan wilayah ini merupakan faktor setempat yang sangat menentukan
dalam pembentukan pola kebudayaan yang bersifat peradaban. Faktor
setempat yang berupa jaringan dan komoditi dengan frekuensi tinggi sudah
terbentuk lebih dulu dan berhasil mendorong manusia setempat
menciptakan pertumbuhan pola kebudayaan tinggi di Sumatera Selatan.
Faktor setempat inilah yang membuat Palembang menjadi ibukota Sriwijaya,
yang merupakan kekuatan politik dan ekonomi di zaman klasik pada
wilayah Asia Tenggara. Kejayaan Sriwijaya diambil oleh Kesultanan
Palembang Darusallam pada zaman madya sebagai kesultanan yang disegani
dikawasan Nusantara.
Lahirnya Nama Palembang
Kapan
nama Palembang “lahir”, tepatnya belum dapat diperkirakan. Apakah nama
ini lahir sejak Sriwijaya runtuh, atau sebaliknya, nama Palembang
lahir lebih dahulu sebelum nama Sriwijaya “lahir”?
Banyak
sumber-sumber sejarah di zamannya yang menentukan lahirnya kota
Palembang. Seperti sumber kronik China, Jawa, Islam, dan Melayu. Namun,
sumber-sumber tersebut masih simpang siur dalam penentuannya. Yang
jelas, dari sumber-sumber tersebut, tercatat dari tahun 1225 hingga di
tahun 1612.
Sejarah Melayu aslinya ditulis sekitar tahun
1511, ditulis kembali dari pelbagai versi, antaranya oleh Abdullah ibn
Abdulkadir Munsyi yang menulis kembali teks tahun 1612. Teks yang
menceritakan Palembang dari Sejarah Melayu:
“….. ada sebuah negeri di tanah Andalas, Perlembang namanya, Demang Lebar Daun nama rajanya, asalnya daripada anak-cucu Raja Sulan; Muara Tatang nama sungainya. Adapun negeri Perlembang itu, Palembang yang ada sekarang inilah. Maka Muara Tatang itu ada sebuah sungai, Melayu namanya; di dalam sungai itu ada sebuah bukit Seguntang Mahameru namanya.”
Sejarah dan Perkembangan Palembang
Palembang
merupakan kota tertua di Indonesia, berumur setidaknya 1324 tahun, hal
ini berdasarkan pada prasasti Kedukan Bukit (683 M), yang ditemukan di
Bukit Siguntang, sebelah barat Kota Palembang, yang menyatakan
pembentukan sebuah Wanua yang ditafsirkan sebagai kota yang merupakan
ibukota Kerajaan Sriwijaya pada tanggal 16 Juni 683 Masehi (tanggal 5
bulan Ashada tahun 605 syaka). Maka tanggal tersebut dijadikan patokan
hari lahir Kota Palembang.
Prasasti Batu bersurat,
ditemukan oleh Controleur Batenberg di tepi sungai Kedukan Bukit, yakni
diantara Bukit Siguntang dengan Situs Karanganyar pada tahun 1926
dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti
tersebut oleh penduduk kampung Kedukan Bukit waktu itu dijadikan
semacam tumbal bila akan mengikuti lomba Bidar, yakni dengan cara
meletakkan di haluan Bidar yang akan diperlombakan.
Konon,
Bidar atau Perahu yang digentoli dengan batu “sakti-bertuah” itu
senantiasa menang berlomba. Kemudian Batu-bersurat Kedukan Bukit itu
ditelaah oleh para pakar sejarah dan kebudayaan, diantaranya Prof. M.
Yamin yang menyatakan, itulah proklamasi (penggalian/pemindahan) ibukota
Sriwijaya (dari tempat lain) ke Bukit Seguntang.
Prasasti Kedukan Bukit itu berbunyi sebagai berikut :
1. Swasti cri cakawarsatita 605 ekadaci cu
2. Klapaksa wulan waicakha dapunta hiyang nayik di
3. samwau manalap siddhayatra disaptami cuklapaksa
4. Wulan jyesta dapunta hiyang marlapas dari Minanga
5. Tamvan mamawa yam wala dualaksa danan koca
6. Duaratus cara di samwau danan jalan sariwu
7. Tluratus sapulu dua wannakna datam di Mukha Upang
8. Sukhacitta di pancami cuklapaksa wulan
9. Laghu mudita datam marwuat wanua
10. Criwijava siddhayatra subhiksa.
(Sumber : Prof. Poerbacaraka, G. Coedes, Prof. Dr. Ph.S. Van Ronkel Dr. Buchari, Prof. Slametmulyana)
Kota
Palembang juga dipercayai oleh masyarakat melayu sebagai tanah
leluhurnya. Karena di kota inilah tempat turunnya cikal bakal raja
Melayu pertama yaitu Parameswara yang turun dari Bukit Siguntang.
Kemudian Parameswa meninggalkan Palembang bersama Sang Nila Utama pergi
ke Tumasik dan diberinyalah nama Singapura kepada Tumasik.
Sewaktu
pasukan Majapahit dari Jawa akan menyerang Singapura, Parameswara
bersama pengikutnya pindah ke Malaka disemenanjung Malaysia dan
mendirikan Kerajaan Malaka. Beberapa keturunannya juga membuka negeri
baru di daerah Pattani dan Narathiwat (sekarang wilayah Thailand bagian
selatan). Setelah terjadinya kontak dengan para pedagang dan
orang-orang Gujarat dan Persia di Malaka, maka Parameswara masuk agama
Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Syah.
Hubungan Palembang dengan Kerajaan Sriwijaya
Sriwijaya,
seperti juga bentuk-bentuk pemerintahan di Asia Tenggara lainnya pada
kurun waktu itu, bentuknya dikenal sebagai Port-polity. Pengertian
Port-polity secara sederhana bermula sebagai sebuah pusat redistribusi,
yang secara perlahan-lahan mengambil alih sejumlah bentuk peningkatan
kemajuan yang terkandung di dalam spektrum luas.
Pusat
pertumbuhan dari sebuah Polity adalah entreport yang menghasilkan
tambahan bagi kekayaan dan kontak-kontak kebudayaan. Hasil-hasil ini
diperoleh oleh para pemimpin setempat (dalam istilah Sriwijaya
sebutannya adalah datu), dengan hasil ini merupakan basis untuk
penggunaan kekuatan ekonomi dan penguasaan politik di Asia Tenggara.
Ada
tulisan menarik dari kronik Cina Chu-Fan-Chi yang ditulis oleh Chau
Ju-Kua pada abad ke 14, menceritakan tentang Sriwijaya sebagai berikut :
“...Negara ini terletak di Laut Selatan, menguasai lalu lintas perdagangan asing di Selat. Pada zaman dahulu pelabuhannya menggunakan rantai besi untuk menahan bajak-bajak laut yang bermaksud jahat. Jika ada perahu-perahu asing datang, rantai itu diturunkan. Setelah keadaan aman kembali, rantai itu disingkirkan. Perahu-perahu yang lewat tanpa singgah di pelabuhan dikepung oleh perahu-perahu milik kerajaan dan diserang. Semua awak-awak perahu tersebut berani mati. Itulah sebabnya maka negara itu menjadi pusat pelayaran.”
Tentunya banyak lagi cerita,
legenda bahkan mitos tentang Sriwijaya. Pelaut-pelaut asing seperti
Cina, Arab, dan Parsi, mencatat seluruh perisitiwa kapanpun kisah-kisah
yang mereka lihat dan dengar. Jika pelaut-pelaut Arab dan Parsi,
menggambarkan keadaan sungai Musi, dimana Palembang terletak, adalah
bagaikan kota di Tiggris.
Kota Palembang digambarkan
mereka adalah kota yang sangat besar, dimana jika dimasuki kota
tersebut, kokok ayam jantan tidak berhenti bersahut-sahutan (dalam arti
kokok sang ayam mengikuti terbitnya matahari). Kisah-kisah perjalanan
mereka penuh dengan keajaiban 1001 malam. Pelaut-pelaut Cina mencatat
lebih realistis tentang kota Palembang, dimana mereka melihat bagaimana
kehiduapan penduduk kota yang hidup diatas rakit-rakit tanpa dipungut
pajak.
Sedangkan bagi pemimpin hidup berumah di tanah
kering di atas rumah yang bertiang. Mereka mengeja nama Palembang
sesuai dengan lidah dan aksara mereka. Palembang disebut atau diucapkan
mereka sebagai Po-lin-fong atau Ku-kang (berarti pelabuhan lama).
Setelah mengalami kejayaan diabad-abad ke-7 dan 9, maka dikurun abad
ke-12 Sriwijaya mengalami keruntuhan secara perlahan-lahan.
Keruntuhan
Sriwijaya ini, baik karena persaingan dengan kerajaan di Jawa,
pertempuran dengan kerajaan Cola dari India dan terakhir kejatuhan ini
tak terelakkan setelah bangkitnya bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam di
Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam yang tadinya merupakan bagian-bagian
kecil dari kerajaan Sriwijaya, berkembang menjadi kerajaan besar
seperti yang ada di Aceh dan Semenanjung Malaysia.
Dari
sisa Kerajaan Sriwijaya tersebut tinggalah Palembang sebagai satu
kekuatan tersendiri yang dikenal sebagai kerajaan Palembang. Menurut
catatan Cina raja Palembang yang bernama Ma-na-ha Pau-lin-pang mengirim
dutanya menghadap kaisar Cina tahun 1374 dan 1375.
Maharaja
ini barangkali adalah raja Palembang terakhir, sebelum Palembang
dihancurkan oleh Majapahit pada tahun 1377. Berkemungkinan Parameswara
dengan para pengikutnya hijrah ke semenanjung, dimana ia singgah lebih
dulu ke pulau Temasik dan mendirikan kerajaan Singapura. Pulau ini
ditinggalkannya setelah dia berperang melawan orang-orang Siam.
Dari
Singapura dia hijrah ke Semenanjung dan mendirikan kerajaan Melaka.
Setelah membina kerajaan ini dengan gaya dan cara Sriwijaya, maka Melaka
menjadi kerajaan terbesar di nusantara setelah kebesaran Sriwijaya.
Palembang sendiri setelah ditinggalkan Parameswara menjadi chaos.
Majapahit
tidak dapat menempatkan adipati di Palembang, karena ditolak oleh
orang-orang Cina yang telah menguasai Palembang. Mereka menyebut
Palembang sebagai Ku-Kang dan mereka terdiri dari kelompok-kelompok cina
yang terusir dari Cina Selatan, yaitu dari wilayah Nan-hai, Chang-chou
dan Changuan-chou.
Meskipun setiap kelompok ini
mempunyai pemimpin sendiri, tetapi mereka sepakat menolak pimpinan dari
Majapahit dan mengangkat Liang Tau-ming sebagai pemimpin mereka. Pada
masa ini Palembang dikenal sebagai wilayah yang menjadi sarang bajak
laut dari orang-orang Cina tersebut. Tidak heran jika toko sejarah dan
legendaris dari Cina, yaitu Laksamana Chen-ho terpaksa beberapa kali
muncul di Palembang guna memberantas para bajak laut ini.
Pada
tahun 1407 setelah kembali dari pelayarannya dari barat, Chen-ho
sendiri telah menangkap toko bajak laut dari Palembang yaitu Chen
Tsui-i. Chen-ho membawa bajak laut ini kehadapan kaisar, kemudian
dihukum pancung di tengah pasar ibukota. Namun, beberapa toko bajak
laut di lautan cina seperti Chin Lien, pada tahun 1577 telah
bersembunyi di Palembang dan kemudian menjadi pedagang yang disegani di
Palembang.
Chiang Lien sebagai pengawas perdagangan
untuk cina, sebetulnya kedudukan ini adalah suatu jabatan yang disahkan
oleh kaisar dan mempunyai wewenang mengatur hukum, imbalan, penurunan
ataupun kenaikan (promosi) bagi warga Cina di Palembang. Dapat
dibayangkan bahwa kekuasaan orang-orang Cina di Palembang hampir 200.
Masa Kesultanan Palembang
Berbicara
mengenai asal-usul kota Palembang, memang tidak bisa dilepaskan dari
sejarah perkembangan kerajaan Sriwijaya, yang pernah menjadikan kota
Palembang sebagai ibukotanya. Kejayaan Sriwijaya seolah-olah diturunkan
kepada Kesultanan Palembang Darusallam pada zaman madya sebagai
kesultanan yang disegani dikawasan Nusantara. Palembang pernah berfungsi
sebagai pusat kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 (tahun 683 Masehi)
hingga sekitar abad ke-12 di bawah Wangsa Sailendra/Turunan Dapunta
Salendra dengan Bala Putra Dewa sebagai Raja Pertama.
Menurut
Tomec Pires yang menulis sekitar tahun kejatuhan Melaka, menyatakan
bahwa pupusnya pengaruh Majapahit dan Cina di Palembang adalah akibat
kebangkitan Islam di wilayah Palembang sendiri. Situasi dan kondisi ini
menempatkan Palembang menjadi wilayah perlindungan Kerajaan Islam Demak
sekitar tahun 1546, yang melibatkan Aria Penangsang dari Jipang dan
Pangeran Hadiwijaya dari Pajang, dimana kematian Aria Penangsang membuat
para pengikutnya melarikan diri ke Palembang.
Para
pengikut Aria Jipang ini membuat ketakutan baru dengan mendirikan
Kerajaan Palembang. Tokoh pendiri Kerajaan Palembang adalah Ki Gede Ing
Suro. Keraton pertamanya di Kuto Gawang, pada saat ini situsnya tepat
berada di kompleks PT. Pusri. Dimana makam Ki Gede Ing Suro berada di
belakang Pusri. Dari bentuk keraton Jawa di tepi sungai Musi, para
penguasanya beradaptasi dengan lingkungan melayu di sekitarnya.
Pada
abad ke-17, terjadilah suatu akulturasi dan asimilasi kebudayaan jawa
dan melayu, yang dikenal sebagai kebudayaan Palembang. Ki Mas Hindi
adalah tokoh kerajaan Palembang yang memperjelas jati diri Palembang,
memutus hubungan ideologi dan kultural dengan pengaruh pusat kerajaan
kerajaan Mataram di Jawa (1643-1651). Pangeran Ratu Kimas Hindi Sri
Susuhanan Abdurrahman Candiwalang Khalifatul Mukminin Sayidul Iman
(Kimas Hindi/Kimas Cinde/Sunan Cinde Walang), menyatakan dirinya sebagai
sultan pertama, dan memproklamirkan kota Palembang sebagai ibukota
Kesultanan Palembang Darussalam, setara dengan Sultan Agung di Mataram.
Ki Mas Hindi bergelar Sultan Abdurrahman, yang kemudian dikenal sebagai
Sunan Cinde Walang (1659-1706).
Keraton Kuto Gawang
dibakar habis oleh VOC pada tahun 1659, akibat perlawanan Palembang
atas kekurang ajaran hasil wakil VOC di Palembang, Sultan Abdurrahman
memindahkan keratonnya ke Beringin Janggut (sekarang sebagai pusat
perdangangan).
Sultan Mahmud Baaruddin I yang bergelar
Jayo Wikramo (1741-1757), adalah merupakan tokoh pembangunan Kesultanan
Palembang, dimana pembangunan modern dilakukannya. Antara lain Mesjid
Agung Palembang, Makam Lembang (Kawah Tengkurep), Keraton Kuto Batu
(sekarang berdiri Musium Badarudin dan Kantor Dinas Pariwisata Kota
Palembang).
Selain itu, dia juga membuat kanal-kanal di
wilayah kesulatan, yang berfungsi ganda, yaitu baik sebagai alur
pelayaran, pertanian juga untuk pertahanan. Badaruddin Jayo Wikramo
memantapkan konsep kosmologi Batanghari Sembilan sebagai satu
lebensraum dari kekuasaan Palembang.
Batanghari Sembilan
adalah satu konsep Melayu – Jawa, yaitu adalah delapan penjuru angin
yang terpencar dari pusatnya yang, merupakan penjuru kesembilan. Pusat
atau penjuru kesembilan ini berada di keraton Palembang (lebih tegas
lagi berada di tangan Sultan yang berkuasa).
Dari seluruh
pelabuhan di wilayah orang-orang Melayu, Palembang telah membuktikan
dan terus secara seksama menjadi pelabuhan yang paling aman dan
peraturan paling baik, seperti dinyatakan oleh orang-orang pribumi dan
orang-orang Eropa. Begitu memasuki perairan sungai, perahu-perahu
kecil, dengan kewaspadaan yang biasa siaga dengan tindakan-tindakan
perampasan.
Kemungkinan perahu perampok yang bersembunyi
akan memangsa perahu-perahu dagang kecil yang memasuki sungai, jarang
terjadi, karena ketatnya penjagaan oleh kekuatan Sultan dengan segala
peralatannya. Selain kekayaan yang melimpah dari baiknya pelayanan
pelabuhan dan perdagangan, membuat Palembang mempunyai kesempatan
memperkuat pertananannya.
Ini dibuktikan oleh Sultan
Muhammad Bahauddin yang mendirikan keraton Kuto Besak pada tahun 1780.
Di dalam melawan penjajahan Belanda dan Inggris, Sultan Mahmud Baruddin
II berhasil mengatasi politik diplomasi dan peperangan kedua bangsa
tersebut.
Sebelum jatuhnya Palembang dalam peperangan
besar di tahun 1821, Sultan Mahmud Badaruddin II secara beruntun pada
tahun 1819 telah dua kali mengahajar pasukan pasukan Belanda keluar
dari perairan Palembang. Keperkasaan Sultan Mahmud Badaruddin II ini
dinilai oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah wajar untuk
dianugrahi sebagai Pahlawan Nasional.
Masa Belanda
Tanggal
7 Oktober 1823 Kesultanan Palembang dihapuskan oleh penjajah Belanda
dan kota Palembang dijadikan Komisariat di bawah Pemerintahan Hindia
Belanda (kontrak terhitung 18 Agustus 1823), dengan Commisaris
Sevenhoven sebagai pejabat Pemerintah Belanda pertama.
Palembang
sebagai Ibukota Kesultanan Palembang Darussalam pada saat di bawah
pemerintah kolonial Belanda dirombak secara total dari sisi penggolongan
kotanya. Pada awalnya wilayah pemukiman penduduk kota Palembang, di
zaman Kesultanan lebih dari sekedar pemukiman yang terorganisir.
Pemukiman pada waktu itu adalah suatu lembaga persekutuan dimana
patronage dan paternalis terbentuk akibat struktur masyarakat
tradisional dan feodalistis.
Keseluruhan sistem ini
berada dalam satu lingkungan dan lokasi. Sistem ini dikenal dengan nama
gugu(k). Kosakata gugu berasal dari jawa – Kawi yang berarti barang
katanya, diturut, diindahkan. Setiap guguk mempunyai sifat sektoral
ataupun aspiratip. Sekedar untuk pengertian meskipun tidak sama, bentuk
guguk ini dapat dilihat dengan sistem gilda pada abad pertengahan di
Eropa.
Contoh nama wilayah pemukiman yang dikenal sebagai
Sayangan, adalah wilayah dimana paramiji dan alingan (struktur bawah
dari golongan penduduk kesultanan) yang memproduksi hasil-hasil dari
bahan tembaga. Sayangan artinya pengerajin tembaga (Jawa Kawi).
Produksi ini dilakukan atas perintah dari bangsawan yang menjadi
pimpinan (guguk) yang menjadi pelindung terhadap kedua golongan baik
miji maupun alingan (orang yang dialingi/dilindungi).
Hasil
produksi ini merupakan pula income bagi sultan dan kesultanan. Contoh
lain dalam adalah wilayah pemukiman mengindikasikan wilayah guguk,
yaitu kepandean adalah rajin atau pandai besi, pelampitan adalah
perajin lampit, demikian juga dengan kuningan adalah perajin pembuat
bahan-bahan dari kuningan. Pemukiman ini dapat pula bersifat aspiratif,
yaitu satu guguk yang mempunyai satu profesi atau kedudukan yang sama,
seperti guguk Pengulon, pemukiman para pendahulu dan alim ulama
disekitar Mesjid Agung.
Demikian pula dengan kedemangan,
wilayah dimana tokoh demang tinggal, ataupun kebumen yaitu tempat
tempat dimana Mangkubumi menetap. Disamping ada wilayah-wilayah dimana
kelompok tertentu bermukim, seperti Kebangkan adalah pemukiman
orang-orang dari Bangka, Kebalen adalah pemukiman orang-orang dari
Bali. Setelah Palembang dibawah adminstrasi kolonial, maka oleh
Regering Commisaris J.I Van Sevenhoven sistem perwilayahan guguk harus
dipecah belah.
Pemecahan ini bukan saja memecah belah
kekuatan kesultanan, juga sekaligus memcah masyarakat yang tadinya
tunduk kepada sistem monarki, menjadi tunduk pada administrasi
kolonial. Guguk dijadikan beberapa kampung. Sebagai kepala diangkat
menjadi Kepala Kampung, dan di Palembang dibagi menjadi dua wilayah,
yaitu Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Untuk mengepalai wilayah tersebut
diangkat menjadi Demang.
Demang adalah
pamongraja pribumi yang tunduk kepada controleur. Kota Palembang pada
waktu itu terdiri dari 52 kampung, yaitu 36 kampung berada di seberang
ilir dan 16 kampung di seberang Ulu. Kampung-kampung ini diberi nomor
yaitu dari nomor 1 sampai 36 untuk seberang ilir, sedangkan seberang
ulu dari 1 sampai 16 ulu.
Pemberian nomor-nomor kampung
ini penuh semangat pada awal pelaksanaannya, tetapi kemudian pembagian
tidak berkembang malah menyusut. Pada tahun 1939 kampung tersebut
menjadi 43 buah kampung, dimana 29 kampung berada diseberang ilir dan
14 kampung berada di seberang ulu.
Dapat diperkirakan
penciutan adminstratif kampung ini karena yang diperlukan bukanlah
wilayahnya, tetapi cacah jiwanya yang ada kaitan dengan pajak
kepalanya. Sehingga untuk itu digabungkanlah beberapa kampung yang cacah
jiwanya minim, dan cukup dikepalai oleh seorang Kepala Kampung. Oleh
karena Kepala Kampung hanya mengurus penduduk pribumi, maka untuk
golongan orang Timur Asing, mereka mempunyai Kepala dan wijk tersendiri.
Untuk
golongan Cina, kepalanya diangkat dengan kedudukan seperti kepangkatan
militer, yaitu Letnan, Kapten dan Mayor. Demikian pula dengan golongan
Arab dan Keling (India/Pakistan) dengan kepalanya seorang Kapten.
Untuk kedudukan kepala Bangsa Timur Asing, biasanya dipilih berdasarkan
atas pernyataan jumlah pajak yang akan mereka pungut dan diserahkan
bagi pemerintah disertai pula jaminan dana begi kedudukannya.
Pemerintah
Kota Palembang pada 1 April 1906 menjadi satu Stadgemeente. Satu
pemerintahan kota yang otonom, dimana dewan kota yang mengatur
pemerintahan. Penduduk menyebut pemerintah kota ini adalah Haminte.
Ketua Dewan Kota adalah Burgemeester (Walikota), dia dipilih oleh
anggota Dewan Kota. Anggota Dewan Kota dipilih oleh penduduk kota.
Sebenernya
pemerintah kota bukanlah dibentuk untuk tujuan utama memenuhi
kepentingan pribumi, akan tetapi lebih kepada kepentingan para pengusaha
Barat yang sedang menikmati liberalisasi. Karena dampak liberalisasi
menjadikan kota sebagai pusat atau konsentrasi ekonomi, baik sebagai
pelabuhan ekspor, industri, jasa-jasa perdagangan dan menjadi markas
para pengusaha.
Kemudian kota Palembang dijadikan
Gameente/haminte berdasarkan stbld. No. 126 tahun 1906 tanggal 1 April
1906 hingga masuknya Jepang tanggal 16 Februari 1942.
Era Zaman Jepang
Di
zaman penduduk Jepang (1942-1945), tepatnya Jepang tanggal 16 Februari
1942, Jepang masuk ke kota Palembang. Secara struktural tidak ada
perubahan kedudukan kepala kampung. Hanya gelarnya saja yang berubah,
yaitu menjadi Ku – Co dan mereka dibawah koordinasi Gun – Co.
Tugasnya
dititik beratkan pada pembangunan ekonomi peperangan Jepang. Untuk
merapatkan barisan di kalangan penduduk, diperkenalkan suatu sistem
lingkungan Jepang, Tonari – Gumi, yaitu Rukun Tetangga yang meliputi
setiap 10 rumah di suatu kampung. Tonari – gumi dipimpin oleh seorang Ku
– Mi – Co (Ketua RT).
Palembang Syi yang dipimpin Syi-co (Walikota) berlangsung dari tahun 1942 hingga kemerdekaan RI.
Kemerdekaan Republik Indonesia
Setelah
Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17
Agustus 1945, berdasarkan keputusan Gubernur Kdh. Tk. I Sumatera
Selatan No. 103 tahun 1945, Palembang dijadikan Kota Kelas A.
Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 948, Palembang dijadikan Kota Besar.
Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965, Palembang dijadikan Kotamadya.
Berdasarkan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Palembang dijadikan Kotamadya
Daerah Tingkat II Palembang.
Tulisan ini diambil dari : https://id-id.facebook.com/notes/wong-palembang-nian/sejarah-plembang-dan-fakta-bahwa-sepanjang-zaman-kota-plembang-pernah-mempunyai-/245118222171239/



