Visit On :

Sejarah Jambi

Dengan berakhirnya masa kesultanan jambi menyusul gugurnya Sultan Thaha Saifudin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya belanda menguasai wilayah-wilayah kesultanan jambi, maka jamb ditetapkan sebagai kepresidenan dan masuk dalam wilayah nederlandsch indie. Residen jambi pertama adalah O.L Helfirch yang di angkat berdasarkan keputusan gubernur jenderal belanda NO.20 tanggal 4 mei 1906 dan pelantikannya di laksanakan 2 juli 1906
Kekuasaan belanda atas jambi berlangsung ±36 tahun karena pada tanggal 9 maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintahan jepang. Pada 14 agustus 1945 jepang menyerah kepada sekutu. Tanggal 17 agustus 1945 di proklamasikanlah negara republik indonesia. Sumatera di saat proklamasi tersebut menjadi satu provinsi yaitu sumatera dan medan sebagai ibukotanya dan MR.Teuku Muhammad Hasan di tunjuk memegangkan jabatan gubernurnya
Pada tanggal 18 April 1946 Komite Nasional indonesia sumatera bersidang di bukit tinggi memutuskan provinsi sumatera terdiri dari tiga Sub Provinsi yaitu Sub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan
Sub provinsi Sumatera Tengah mencakup keresidenan Sumatra Barat, Riau dan Jambi. Tarik menarik keresidenan jambi untuk masuk ke sumatera selatan atau sumatera tengah ternyata cukup alot dan akhirnya di tetapkan dengan pemungutan suara pada sidang Komite Nasional indonesia sumatera tersebut dan keresidenan jambi masuk ke sumatera Tengah. Sub-sub provinsi dari provinsi sumatera ini kemudian dengan undang-undang nomor 10 tahun 1948 di tetapkan sebagai Provinsi
Dengan UU.No.22 tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah keresidenan jambi saat itu terdiri dari 2kabupaten dan 1 kota praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah kabupaten merangin yang mencakup kewedanaan muaro tebo, muaro bungo, bangko dan batanghari terdiri dari kewedanaan muara tembesi, jambi luar kota, kuala tungkal, banyak pemuka masyarakat yang ingin keresidenan jambi untuk menjadi bagian sumatera selatan dan dibagian lain ingin tetap bahkan apa yang ingin berdiri sendiri, terlebih dari itu, kerinci kembali dihendaki masuk keresidenan jambi, karena sejak tanggal 1 juni 1922 yang tadinya bagian dari kesultanan Jambi di masukkan ke residenan sumatera Barat tepatnya jadi bagian dari kabupaten pesisir selatan dan kerinci (PSK)
Tuntutan keresidenan jambi menjadi daera tingkat I provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara himpunan pemuda merangin batanghari(HP,MERBAHARI) dengan front pemuda jambi(FROPEJA) tanggal 10 April 1954 yang di serahkan langsung kepada Bung Hatta, Wakil Presiden di bangko, yang ketika itu berkunjung kesana. Penduduk jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa(tidak termasuk kerinci)
Keinginan tersebut di wujudkan kembali dalam kongres Pemuda se-Daerah jambi 30 April – 3 Mei 1954 dengan mengutus tiga orang delegasi yaitu, Rd.abdullah, AT Hanafiah dan H.Said serta seorag penasehat delegrasi yaitu, bapak.syamsu bahrun menghadap mendagri Prof. DR.MR Hazairin
Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh berbagai gabungan partai politik, dewan pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pada kongres rakyat jambi 14-18 juni 1955 di gedung bioskop Murni terbentuklah wadah perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi (BKRD) untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi di daerah Otonomi Tingkat 1 Provinsi Jambi
Kongres Pemuda se-daerah jambi tanggal 2-5 januari 1957 mendesak BKRD menyatakan keresidenan Jambi de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 januari 1957
Sidang pieno BKRD tanggal 6 januari 1957 pukul 02:00 dengan resmi menetapkan keresidenan jambi Daerah Otonomi Tingkat 1 Provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah provinsi sumatera tengah yang telah mengambil alih pemerintahan provinsi sumatera tengah dari gubernur Ruslan Mulyohardjo pada tanggal 9 januari 1957 menyetujui keputusan BKRD
Pada tanggal 8 agustus 1957 ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein melantik Residen Djamin gr. Datuk Bagindo sebagai acting gubernur dan H. Hanafi sebagai wakil Acting Gubernur provinsi Djambi, dengan staf 11 orang, yaitu Nuhan, Rd. Hasan Amin, M.Adnan Kasim, H.A. Manap ,Salim,Syamsu Bahrun, Kms. H.A.Somad. Rd. Suhur, Manan , Imron Nungcik dan Abd Umar yang di kukuhkan dengan SK.No.009/KD/U/L KPTS. Tertanggal 8 ferbuari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya provinsi jambi di halaman rumah Residenan Jambi (kini Gubernuran Jambi)
Pada tanggal 9 agustus 1957 presiden RI Ir. Soekarno akhirnya mendatangani di denpasar bali UU Darurat No. 19 tahun 1957 tentang pembentukan provinsi sumatera barat, Riau dan Jambi. Dengan UU No. 61 tahun 1958 tanggal 25 juli 1958 UU Darurat No. 19 tahun 1957 tentang pembentukan daerah sumatera Tingkat 1 Sumatera Barat, Djambi dan Riau (UU tahun 1957 No. 75) sebagai undang-undang
Dalam UU No. 61 tahun 1958 di sebutkan pada pasal 1 huruf b, bahwa daerah Swantantra tingkat 1 Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swantantra tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta kecamatan-kecamatan Kerinci Huku, Tengah dan Hilir
Kelanjutan UU. No. 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 desember 1958 Mandagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan menetapkan Djamin gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst Doend DD Gubernur (residen yang di tugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK nomor UP/5/8/4). Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW). Kendati dujure Provinsi jambi di tetapkan dengan UU darurat 1957 dan kemudian UU NO.61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat jambi melalui BKRD maka tanggal keputusan BKRD 6 januari 1957 di tetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah provinsi Djambi Nomor. 1 tahun 1970 tanggal 7 juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi (.blogspot.co.)
SEJARAH BERDIRINYA PROVINSI JAMBI
Dengan berakhirnya masa kesultanan jambi menyusul gugurnya Sultan Thaha Saifudin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya belanda menguasai wilayah-wilayah kesultanan jambi, maka jamb ditetapkan sebagai kepresidenan dan masuk dalam wilayah nederlandsch indie. Residen jambi pertama adalah O.L Helfirch yang di angkat berdasarkan keputusan gubernur jenderal belanda NO.20 tanggal 4 mei 1906 dan pelantikannya di laksanakan 2 juli 1906
Kekuasaan belanda atas jambi berlangsung ±36 tahun karena pada tanggal 9 maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintahan jepang. Pada 14 agustus 1945 jepang menyerah kepada sekutu. Tanggal 17 agustus 1945 di proklamasikanlah negara republik indonesia. Sumatera di saat proklamasi tersebut menjadi satu provinsi yaitu sumatera dan medan sebagai ibukotanya dan MR.Teuku Muhammad Hasan di tunjuk memegangkan jabatan gubernurnya
Pada tanggal 18 April 1946 Komite Nasional indonesia sumatera bersidang di bukit tinggi memutuskan provinsi sumatera terdiri dari tiga Sub Provinsi yaitu Sub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan
Sub provinsi Sumatera Tengah mencakup keresidenan Sumatra Barat, Riau dan Jambi. Tarik menarik keresidenan jambi untuk masuk ke sumatera selatan atau sumatera tengah ternyata cukup alot dan akhirnya di tetapkan dengan pemungutan suara pada sidang Komite Nasional indonesia sumatera tersebut dan keresidenan jambi masuk ke sumatera Tengah. Sub-sub provinsi dari provinsi sumatera ini kemudian dengan undang-undang nomor 10 tahun 1948 di tetapkan sebagai Provinsi
Dengan UU.No.22 tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah keresidenan jambi saat itu terdiri dari 2kabupaten dan 1 kota praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah kabupaten merangin yang mencakup kewedanaan muaro tebo, muaro bungo, bangko dan batanghari terdiri dari kewedanaan muara tembesi, jambi luar kota, kuala tungkal, banyak pemuka masyarakat yang ingin keresidenan jambi untuk menjadi bagian sumatera selatan dan dibagian lain ingin tetap bahkan apa yang ingin berdiri sendiri, terlebih dari itu, kerinci kembali dihendaki masuk keresidenan jambi, karena sejak tanggal 1 juni 1922 yang tadinya bagian dari kesultanan Jambi di masukkan ke residenan sumatera Barat tepatnya jadi bagian dari kabupaten pesisir selatan dan kerinci (PSK)
Tuntutan keresidenan jambi menjadi daera tingkat I provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara himpunan pemuda merangin batanghari(HP,MERBAHARI) dengan front pemuda jambi(FROPEJA) tanggal 10 April 1954 yang di serahkan langsung kepada Bung Hatta, Wakil Presiden di bangko, yang ketika itu berkunjung kesana. Penduduk jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa(tidak termasuk kerinci)
Keinginan tersebut di wujudkan kembali dalam kongres Pemuda se-Daerah jambi 30 April – 3 Mei 1954 dengan mengutus tiga orang delegasi yaitu, Rd.abdullah, AT Hanafiah dan H.Said serta seorag penasehat delegrasi yaitu, bapak.syamsu bahrun menghadap mendagri Prof. DR.MR Hazairin
Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh berbagai gabungan partai politik, dewan pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pada kongres rakyat jambi 14-18 juni 1955 di gedung bioskop Murni terbentuklah wadah perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi (BKRD) untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi di daerah Otonomi Tingkat 1 Provinsi Jambi
Kongres Pemuda se-daerah jambi tanggal 2-5 januari 1957 mendesak BKRD menyatakan keresidenan Jambi de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 januari 1957
Sidang pieno BKRD tanggal 6 januari 1957 pukul 02:00 dengan resmi menetapkan keresidenan jambi Daerah Otonomi Tingkat 1 Provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah provinsi sumatera tengah yang telah mengambil alih pemerintahan provinsi sumatera tengah dari gubernur Ruslan Mulyohardjo pada tanggal 9 januari 1957 menyetujui keputusan BKRD
Pada tanggal 8 agustus 1957 ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein melantik Residen Djamin gr. Datuk Bagindo sebagai acting gubernur dan H. Hanafi sebagai wakil Acting Gubernur provinsi Djambi, dengan staf 11 orang, yaitu Nuhan, Rd. Hasan Amin, M.Adnan Kasim, H.A. Manap ,Salim,Syamsu Bahrun, Kms. H.A.Somad. Rd. Suhur, Manan , Imron Nungcik dan Abd Umar yang di kukuhkan dengan SK.No.009/KD/U/L KPTS. Tertanggal 8 ferbuari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya provinsi jambi di halaman rumah Residenan Jambi (kini Gubernuran Jambi)
Pada tanggal 9 agustus 1957 presiden RI Ir. Soekarno akhirnya mendatangani di denpasar bali UU Darurat No. 19 tahun 1957 tentang pembentukan provinsi sumatera barat, Riau dan Jambi. Dengan UU No. 61 tahun 1958 tanggal 25 juli 1958 UU Darurat No. 19 tahun 1957 tentang pembentukan daerah sumatera Tingkat 1 Sumatera Barat, Djambi dan Riau (UU tahun 1957 No. 75) sebagai undang-undang
Dalam UU No. 61 tahun 1958 di sebutkan pada pasal 1 huruf b, bahwa daerah Swantantra tingkat 1 Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swantantra tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta kecamatan-kecamatan Kerinci Huku, Tengah dan Hilir
Kelanjutan UU. No. 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 desember 1958 Mandagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan menetapkan Djamin gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst Doend DD Gubernur (residen yang di tugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK nomor UP/5/8/4). Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW). Kendati dujure Provinsi jambi di tetapkan dengan UU darurat 1957 dan kemudian UU NO.61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat jambi melalui BKRD maka tanggal keputusan BKRD 6 januari 1957 di tetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah provinsi Djambi Nomor. 1 tahun 1970 tanggal 7 juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi.

Tulisan ini diambil dari : http://suryapost.co/sejarah-berdirinya-provinsi-jambi.html

Related Post :
15.07 , 0